Pembuldozeran Lahan Eks PT Kanisatek Picu Amarah Warga: Abaikan Musyawarah, Dugaan Kesewenang-wenangan Mencuat

Bogor || Satelit Nusantara

Aksi pembuldozeran lahan eks PT Kanisatek kembali menuai polemik tajam di tengah masyarakat. Kegiatan yang berlangsung tanpa sosialisasi terbuka maupun musyawarah dengan warga setempat itu memicu gelombang protes dan kekecewaan mendalam.

Warga menilai, tindakan tersebut bukan hanya bentuk pengabaian terhadap hak-hak masyarakat, tetapi juga mencerminkan sikap arogan pihak-pihak yang diduga memiliki kepentingan atas lahan tersebut.

Tanpa adanya kejelasan legalitas yang disampaikan secara transparan, alat berat dikerahkan begitu saja, meratakan lahan yang selama ini memiliki nilai sosial dan ekonomi bagi warga sekitar.

“Ini bukan sekadar soal lahan, ini soal harga diri masyarakat yang diinjak-injak. Tidak ada pemberitahuan, tidak ada musyawarah. Tiba-tiba alat berat masuk,” ujar salah satu tokoh masyarakat dengan nada geram.

Lebih jauh, warga mempertanyakan dasar hukum dari aktivitas pembuldozeran tersebut. Jika benar lahan itu telah menjadi milik negara atau pihak tertentu, mengapa prosesnya tidak melibatkan masyarakat secara terbuka? Mengapa asas musyawarah mufakat yang selama ini dijunjung tinggi justru diabaikan?

Situasi ini memunculkan dugaan adanya praktik tidak transparan yang berpotensi merugikan masyarakat. Sejumlah elemen masyarakat bahkan menilai, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk “perampasan ruang hidup” yang dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Para aktivis dan pemerhati kebijakan publik pun angkat suara. Mereka mendesak pemerintah daerah dan aparat terkait untuk segera turun tangan, menghentikan sementara aktivitas di lokasi, serta melakukan investigasi menyeluruh terhadap legalitas dan prosedur yang ditempuh.

“Jangan sampai negara kalah oleh kepentingan segelintir pihak. Jika ini dibiarkan, maka keadilan hanya akan menjadi slogan tanpa makna,” tegas seorang aktivis lingkungan.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak yang bertanggung jawab atas kegiatan pembuldozeran tersebut. Minimnya klarifikasi justru memperkeruh suasana dan memperkuat kecurigaan publik.

Warga kini berharap adanya langkah tegas dari pemerintah untuk mengedepankan dialog, membuka ruang musyawarah, serta memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil tidak mengorbankan hak dan kepentingan masyarakat kecil.

Jika tidak segera ditangani, konflik ini dikhawatirkan akan terus membesar dan berpotensi memicu ketegangan sosial yang lebih luas di wilayah tersebut.

Reporter : Deden RW