Pasalnya, data dan fakta menjadi ukuran dalam penanganan dan upaya yang lebih maksimal. Memang benar, banyak permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat, terutama mereka yang putus sekolah.
Salah satu contoh permasalahan adalah faktor ekonomi, jarak sekolah, hingga kebutuhan sekolah. Namun Jenal Mutaqin mengatakan bahwa pemerintah hadir untuk mengatasi hal tersebut.
“PKBM itu gratis, dan lokasinya juga dekat. Alat-alat sekolah juga kami berikan. Saya rasa tidak ada lagi alasan untuk tidak bersekolah,” tegas Jenal Mutaqin.
Untuk itu, masih kata Jenal Mutaqin, perlu adanya pendekatan yang lebih maksimal lagi. Terutama dari para penggiat pendidikan dengan bantuan aparatur wilayah dan OPD.
Di tempat yang sama, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor, Herry Karnadi, melaporkan bahwa penyamaan persepsi para penggiat pendidikan ini sebagai upaya penurunan kasus ATS di Kota Bogor.
Menurut Herry, upaya yang dilakukan Pemkot Bogor seperti Gebyar PKBM pada bulan Juni lalu dapat berdampak signifikan untuk menekan angka putus sekolah.
Sehingga para pengawas, penilik, SKB, organisasi mitra PAUD dan Dikmas serta PKBM harus bergerak menjemput masyarakat. Kita juga akan membentuk Kelompok Belajar (Pokjar) untuk kelurahan yang belum ada PKBM-nya. Total ada 14 kelurahan yang belum ada,” tambah Herry Karnadi.(Red).
www.satelitnusantara.news
